warga Medan Utara
Sebagian warga Medan Utara terus bergerak memperjuangkan daerahnya dari ketertinggalan pembangunan. Setelah berunjuk rasa besar beberapa hari lalu, kemarin mereka mendatangi anggota DPD RI asal Sumut untuk mengadu.
Sebanyak 100 tokoh Medan Utara dan Presidium Medan Utara melakukan dialog dengan anggota DPD, Rahmat Shah, di Rahmat Gallery, Jalan Letjend S Parman. Hadir di tempat itu, mantan Wali Kota Medan Bachtiar Djafar, Staf Ahli Wali Kota Medan Irwan Ritonga, Kabid Ekonomi Bappeda Medan Husni Siregar, dan sejumlah tokoh Medan Utara.
Dalam kegiatan itu,warga kawasan Medan Utara yakni Medan Belawan, Medan Labuhan,Medan Deli,dan Medan Marelan menyatakan keinginan kuat untuk menjadi daerah otonomi baru hasil pemekaran Kota Medan. Ketua Forum Masyarakat Marelan Gamal Naseer mengatakan, Pemko Medan selama ini kurang memperhatikan kawasan Medan Utara. “Terutama dari sisi infrastruktur, sarana pendidikan, dan lainnya. Pemko Medan terkesan tutup mata. Kami di Medan Utara saat ini semakin terjepit.Buktinya, saat ini air pasang laut sudah sampai ke Marelan.
Dulu tak pernah terjadi, ini karena pembangunan yang tak terarah di tempat kami. Karena itu segerakan pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat Medan Utara,”sebutnya. Warga lainnya, Hj Chairani, mengakui perhatian Pemko Medan atas pembangunan di Medan Utara sudah ada. Namun hal itu sama sekali belum memadai.“Karena itu kami minta Bapak Rahmat Shah bisa membantu pemekaran Medan Utara ini,”katanya.
Sementara itu, Mulyadi, tokoh pemuda Medan Marelan, menambahkan bahwa Medan Utara itu seperti tidak terjamah Pemko Medan. Banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Terjun, Medan Marelan. “Warga di sana, harus rela berbasah- basah dengan air sampah. Situasi di sana sangat kumuh.
Belum lagi,warga juga sangat akrab dengan lalat.Makanan berupa jajanan yang dikerubuti lalat sudah biasa dimakan warga, terutama anak-anak.Pemko Medan ke mana selama ini,”tukasnya. Sedangkan Ibeng,warga yang sama menyampaikan, arah perjuangan Medan Utara ini harus dipertegas. Menurutnya secara umum, syarat-syarat pemekaran sudah bisa dipenuhi.“Hanya, kita perlu perkuat komitmen dan arah perjuangan.Mau percepatan pembangunan, atau percepatan pemekaran, karena sejak belasan tahun, pemekaran ini masih sebatas wacana,” bebernya.
Menanggapi hal ini, Rahmat Shah mengatakan semua keluhan yang disampaikan warga itu merupakan persoalan yang harus segera diatasi.Namun apakah itu bisa dijawab dengan pemekaran, menurut Rahmat, hal tersebut harus dikaji lebih dalam. “Saya sepakat jika untuk kesejahteraan warga di sana.Namun sejauh mana perjuangan itu, harus dievaluasi.
Karena untuk pemekaran bukan hal mudah. Sebelum sampai ke pemekaran,Pemko Medan harus ditekan untuk memberikan anggaran yang sebesar-besarnya bagi kawasan Medan Utara,” katanya. Apalagi, kata Rahmat, ada moratorium (penghentian sementara) pemekaran oleh pemerintah, karena 80% daerah pemekaran ternyata bermasalah. “Presiden sudah menegaskan itu. Tapi kalau memang sudah siap (pemekaran), bisa kita bahas bersama. Saya siap membawanya, kebetulan di DPD RI, saya bertugas di bidang pemekaran daerah,”pungkasnya
Sebanyak 100 tokoh Medan Utara dan Presidium Medan Utara melakukan dialog dengan anggota DPD, Rahmat Shah, di Rahmat Gallery, Jalan Letjend S Parman. Hadir di tempat itu, mantan Wali Kota Medan Bachtiar Djafar, Staf Ahli Wali Kota Medan Irwan Ritonga, Kabid Ekonomi Bappeda Medan Husni Siregar, dan sejumlah tokoh Medan Utara.
Dalam kegiatan itu,warga kawasan Medan Utara yakni Medan Belawan, Medan Labuhan,Medan Deli,dan Medan Marelan menyatakan keinginan kuat untuk menjadi daerah otonomi baru hasil pemekaran Kota Medan. Ketua Forum Masyarakat Marelan Gamal Naseer mengatakan, Pemko Medan selama ini kurang memperhatikan kawasan Medan Utara. “Terutama dari sisi infrastruktur, sarana pendidikan, dan lainnya. Pemko Medan terkesan tutup mata. Kami di Medan Utara saat ini semakin terjepit.Buktinya, saat ini air pasang laut sudah sampai ke Marelan.
Dulu tak pernah terjadi, ini karena pembangunan yang tak terarah di tempat kami. Karena itu segerakan pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat Medan Utara,”sebutnya. Warga lainnya, Hj Chairani, mengakui perhatian Pemko Medan atas pembangunan di Medan Utara sudah ada. Namun hal itu sama sekali belum memadai.“Karena itu kami minta Bapak Rahmat Shah bisa membantu pemekaran Medan Utara ini,”katanya.
Sementara itu, Mulyadi, tokoh pemuda Medan Marelan, menambahkan bahwa Medan Utara itu seperti tidak terjamah Pemko Medan. Banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Terjun, Medan Marelan. “Warga di sana, harus rela berbasah- basah dengan air sampah. Situasi di sana sangat kumuh.
Belum lagi,warga juga sangat akrab dengan lalat.Makanan berupa jajanan yang dikerubuti lalat sudah biasa dimakan warga, terutama anak-anak.Pemko Medan ke mana selama ini,”tukasnya. Sedangkan Ibeng,warga yang sama menyampaikan, arah perjuangan Medan Utara ini harus dipertegas. Menurutnya secara umum, syarat-syarat pemekaran sudah bisa dipenuhi.“Hanya, kita perlu perkuat komitmen dan arah perjuangan.Mau percepatan pembangunan, atau percepatan pemekaran, karena sejak belasan tahun, pemekaran ini masih sebatas wacana,” bebernya.
Menanggapi hal ini, Rahmat Shah mengatakan semua keluhan yang disampaikan warga itu merupakan persoalan yang harus segera diatasi.Namun apakah itu bisa dijawab dengan pemekaran, menurut Rahmat, hal tersebut harus dikaji lebih dalam. “Saya sepakat jika untuk kesejahteraan warga di sana.Namun sejauh mana perjuangan itu, harus dievaluasi.
Karena untuk pemekaran bukan hal mudah. Sebelum sampai ke pemekaran,Pemko Medan harus ditekan untuk memberikan anggaran yang sebesar-besarnya bagi kawasan Medan Utara,” katanya. Apalagi, kata Rahmat, ada moratorium (penghentian sementara) pemekaran oleh pemerintah, karena 80% daerah pemekaran ternyata bermasalah. “Presiden sudah menegaskan itu. Tapi kalau memang sudah siap (pemekaran), bisa kita bahas bersama. Saya siap membawanya, kebetulan di DPD RI, saya bertugas di bidang pemekaran daerah,”pungkasnya